Kamis (27/06) Sat Pol PP Kabupaten Bantul bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan workshop tentang Pemberantasan Cukai Ilegal di Hotel Ros In Yogyakarta. Wakil Bupati H. Abdul Halim Muslih menyatakan bahawa pendapat nasional Indonesia sangat mempengaruhi pembangunan yang ada di Kabupaten Bantul sehingga dengna adanya workshop ini diharapkan seluruh pemangku kebijakan dan perangkat desa mari sama sama kita harus memberantas peredaran barang kena cukai yang masih beredar secara ilegal di Kabupaten Bantul. Beliau juga menyatakan dengan seperti ini pemerintah daerah yang lain tidak boleh egois, mari kita support pemerintah atau daerah-daerah yang menjadi produsen barang kena cukai dengan demikian kita juga membantu negara ini memiliki pendapatan sehingga pembangunan infrastruktur dan yang lainnya dapat terealisasi dengan segera.
- Mengambil tindakan yang diperlukan atas BKC dan/atau barang lainnya yang terkait (penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan)
- Mengambil tindakan yang diperlukan (tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya)
- Menegah BKC, barang lainnya yang terkait dengan BKC dan/atau sarana pengangkut
- Dilengkapi dengan senjata api dalam pelaksanaan tugas
- Meminta bantuan kepada POLRI TNI atau instansi lainnya
- Pemeriksaan terhadap pabrik, tempat penyimpanan, bangunan, tempat usaha penyalur, tempat penjual eceran atau tempat lainnya yang digunakan untuk menyimpan BKC
- Pengambilan barang contoh
- Meminta catatan sediaan barang, dokumen cukai dan dok pelengkap cukai
- Menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut
- Melakukan audit cukai
- Kewenangan kewenangan dalam rangka penyidikan (menangkap, menahan, mengambil dokumen, pemeriksaan badan, dll)