Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) atau yang sering disingkat dengan RPJMDes.

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Setelah selesai disusun, selanjutnya RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
Bagaimana Alur Penyusunan RKP Desa/RKPDes

• Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
• Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
• Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
• Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
• Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
• Penyusunan rancangan RKP Desa;
• Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
• Penetapan RKP Desa;
• Perubahan RKP Desa; dan
• Pengajuan daftar usulan RKP Desa.
• Perlu dipahami bahwa RKP Desa tidak boleh dilakukan secara sepihak. Dalam Pasal 30 disebutkan, Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.